REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peran influencer dalam industri kripto kian dominan, tetapi belum diimbangi standar yang jelas. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko misinformasi di tengah tingginya konsumsi konten digital oleh masyarakat.
Pelaku industri menilai standardisasi influencer menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kredibilitas informasi dan melindungi investor. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, influencer memiliki posisi strategis dalam menjembatani informasi kripto yang kompleks kepada publik.
Hal tersebut disampaikan William dalam salah satu sesi panel Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026). Kegiatan ini berlangsung sepanjang April hingga Mei 2026.
“Platform seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya banyak dimanfaatkan oleh para influencer untuk menyampaikan berita. Namun di luar itu, ini juga menjadi ladang bisnis bagi para influencer, karena di dalamnya ada aktivitas pemasaran, distribusi informasi, serta edukasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tanpa standar yang jelas, informasi yang disampaikan berpotensi menyesatkan, mengingat karakter kripto yang teknis dan beragam. Menurutnya, kripto merupakan topik yang tidak mudah karena cukup teknis.
“Tanpa peran pihak yang mengedukasi masyarakat, pesan yang disampaikan berpotensi keliru atau tidak tersampaikan dengan baik. Ekosistem kripto di Indonesia pun tidak akan berkembang seperti saat ini tanpa kontribusi influencer dan konten kreator yang menggaungkan pasar kripto,” ungkapnya.
Di sisi lain, munculnya akun anonim dengan pengaruh besar menjadi tantangan baru dalam ekosistem digital. Akun semacam ini dinilai rawan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hingga memicu kampanye negatif.
"Dalam beberapa kasus, termasuk yang dialami Indodax, akun-akun tersebut melakukan pencemaran nama baik dan black campaign yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun individu. Karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat agar ekosistem kripto tetap sehat dan berintegritas,” ujarnya.
Menurutnya, standardisasi influencer menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital. Edukasi tetap perlu diperluas, namun harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Oleh karena itu, saya sangat mendukung adanya pengaturan dari otoritas agar kondisi tetap terkendali dan masyarakat terlindungi. Di sisi lain, langkah-langkah edukasi yang dilakukan oleh influencer dan konten kreator tetap perlu berjalan, selama memiliki batasan yang jelas dan tidak merugikan orang lain,” jelasnya.
Dorongan standardisasi ini menguat seiring meningkatnya adopsi aset kripto di Indonesia, yang membutuhkan ekosistem informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

9 hours ago
5















































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5448189/original/093801500_1766021590-WhatsApp_Image_2025-12-18_at_07.55.13.jpeg)