Prospek Global Memburuk, Bank Indonesia Ungkap Ruang Penurunan Suku Bunga Makin Tertutup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyampaikan kondisi perekonomian global pada 2026 terguncang, dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) hingga peperangan di Timur Tengah. Kondisi tersebut mendorong BI untuk lebih fokus pada fungsi pro-stability. Salah satu kemungkinan kebijakan BI adalah menutup ruang penurunan suku bunga acuan atau BI Rate pada tahun ini.

“Kami ingin menyampaikan beberapa perkembangan terkini yang memang perlu kami laporkan karena kondisi global semakin memburuk. Di tengah adanya kebijakan tarif resiprokal, terdapat pula perang antara AS-Israel dengan Iran yang berdampak terhadap ekonomi dan keuangan global, baik melalui jalur komoditas, finansial, maupun perdagangan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Perry menerangkan, harga minyak dunia mengalami lonjakan yang tinggi sehingga mengganggu rantai pasok perdagangan, menurunkan prospek Produk Domestik Bruto (PDB), serta menaikkan inflasi global.

“Harga minyak meroket sejak Februari ke Maret, bahkan sempat mencapai 122,95 dolar AS per barel, dan bergerak fluktuatif. Harga emas selama 2025 juga meningkat dan masih berada pada level tinggi,” ujarnya.

Dampak selanjutnya adalah meningkatnya suku bunga atau imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US Treasury), baik untuk tenor dua tahun maupun 10 tahun. Perry menyebutkan, pada 2025 imbal hasil obligasi dua tahun dan 10 tahun cenderung menurun, meskipun tidak signifikan.

“Namun, dengan adanya perang di Timur Tengah, keduanya meningkat pesat. Hal ini dipengaruhi kenaikan defisit fiskal AS, termasuk untuk anggaran perang, yang akan berdampak kepada Indonesia,” terangnya.

“Harga minyak akan berdampak pada fiskal dan sektor lainnya. Kemudian, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga berdampak pada aliran portofolio masuk serta aspek lainnya,” lanjutnya.

Perry melanjutkan, aliran portofolio masuk (inflow) pada 2025 meski volatil menunjukkan tren kenaikan. Namun, memasuki 2026 terjadi arus keluar (outflow) yang besar dari emerging market ke pasar keuangan global, baik dalam bentuk obligasi, saham, maupun instrumen lainnya.

Selain itu, terjadi penguatan indeks dolar AS yang mendorong BI melakukan rekalibrasi berbagai kebijakan.

“Pertama, terkait suku bunga. Meskipun BI Rate kami pertahankan pada level 4,75 persen, ke depan ruang penurunannya kemungkinan semakin terbatas,” ungkap Perry.

Sepanjang 2025, BI telah memangkas BI Rate sebanyak lima kali dari posisi awal 6 persen menjadi 4,75 persen pada akhir tahun. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Maret 2026, BI memutuskan mempertahankan BI Rate di tengah tingginya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

“Kami harus menyikapinya untuk menjaga stabilitas,” tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Perry, pada 2026 instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mulai dinaikkan sebagai upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, melakukan intervensi, serta menahan arus keluar modal.

“SRBI pada 2025 dapat kami turunkan secara cepat. Kini perlu dilakukan rekalibrasi agar tetap menarik aliran masuk modal, namun dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas perbankan,” ujarnya.

Tercatat, posisi SRBI menurun dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 730,90 triliun pada akhir 2025. Selanjutnya turun menjadi Rp 694,04 triliun pada 20 Januari 2026, kemudian meningkat menjadi Rp 819,50 triliun pada 18 Februari 2026, dan kembali naik menjadi Rp 831,55 triliun pada 13 Maret 2026.

BI juga terus melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Sepanjang 2026, BI telah membeli SBN sebesar Rp 90,05 triliun secara year to date (ytd).

“Inilah beberapa langkah rekalibrasi, di mana kebijakan moneter saat ini lebih difokuskan pada pro-stability,” jelasnya.

Perry melanjutkan, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk pro-growth. Hingga Maret 2026, BI telah memberikan insentif likuiditas sebesar Rp 427,1 triliun untuk mendorong kredit.

Angka tersebut meliputi bank BUMN sebesar Rp 225,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp 165,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sekitar Rp 28 triliun, serta kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp 7,7 triliun.

Tidak hanya untuk mendorong kredit, insentif juga diberikan untuk penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga kredit mulai menunjukkan percepatan. Kredit diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah atau Asta Cita, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), swasembada pangan, hilirisasi, dan program tiga juta rumah.