Wagub Maluku Utara: Administrasi Tak Boleh Hambat Penanganan Bencana

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE, – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa proses administrasi tidak boleh menghambat penanganan darurat bencana. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Bandara Baabullah, Ternate, Minggu (15/10). Sarbin menekankan pentingnya eksekusi cepat demi keselamatan rakyat.

"Dalam kondisi darurat, kita butuh eksekusi langsung. Jangan sampai nyawa sudah tidak ada, kita masih sibuk mencari mitra atau urusan administrasi yang panjang," ujar Sarbin.

Ia menyatakan bahwa kondisi fiskal pada tahun 2026 cukup menantang, sehingga penetapan status keadaan darurat melalui surat keputusan (SK) sangat penting. Dokumen ini menjadi dasar hukum untuk penyaluran bantuan dan pelibatan TNI dan Polri.

Menurut Sarbin, dokumen tersebut diperlukan agar pergerakan personel dan alat angkut, seperti kapal dan helikopter, dapat dipercepat tanpa menunggu persetujuan berjenjang. Ia menginstruksikan Sekretaris Provinsi Maluku Utara dan Kepala BPBD untuk menyelesaikan nota kesepahaman dengan instansi vertikal, termasuk TNI, Polri, dan Basarnas.

Kolaborasi dan Pembagian Tugas

Sarbin menargetkan seluruh dokumen kerja sama bisa diselesaikan dalam waktu dekat agar mobilisasi sumber daya dapat dilakukan secara cepat saat dibutuhkan. Untuk penanganan di lapangan, ia meminta pembagian tugas yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah provinsi difokuskan pada penyaluran bantuan di wilayah Batang Dua dan pergeseran logistik, sementara Pemerintah Kota Ternate menangani pengungsi dan dampak bencana di wilayah terdekat seperti Pulau Hiri dan Pulau Moti.

Sarbin juga mengapresiasi masyarakat dan aparat keamanan yang berhasil menjaga kondusivitas wilayah Maluku Utara, meskipun perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah berdekatan dengan peringatan Jumat Agung, Paskah, dan Hari Raya Nyepi.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara