Terinspirasi Jabar, DPRD Jatim Pelajari Skema Bantuan Infrastruktur Desa

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Komisi I DPRD Jabar menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim dalam rangka konsultasi terkait perencanaan program pembangunan desa. Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi pemberdayaan masyarakat desa serta dukungan pembangunan infrastruktur yang dinilai berhasil diterapkan di Jabar.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sidkon Djampi mengatakan kunjungan tersebut dilatarbelakangi ketertarikan DPRD Jatim terhadap sejumlah program yang digagas Pemprov Jabar, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa.

“Komisi A DPRD Jatim berkunjung karena terinspirasi oleh program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa yang dijalankan di Jabar,” ujar Sidkon, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, salah satu program yang menjadi perhatian adalah bantuan keuangan dari Pemprov Jabar untuk pembangunan jalan desa. Secara regulasi, pembangunan jalan desa sejatinya merupakan kewenangan pemerintah desa, sementara jalan kabupaten menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dan jalan provinsi berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Namun, kata Sidkon, Pemprov Jabar saat ini memiliki ruang untuk memberikan intervensi melalui skema bantuan keuangan provinsi guna mendukung pembangunan jalan desa.

“Hal ini yang menjadi pertanyaan dari DPRD Jatim, mulai dari kebenaran programnya, besaran maksimal bantuan, prosedur pengajuan, hingga landasan hukumnya,” kata dia.

Sidkon menambahkan, dari sisi legalitas, program tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), melainkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2025. Regulasi ini merupakan turunan dari penyesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“Dalam regulasi tersebut terdapat ruang yang memungkinkan APBD provinsi digunakan untuk membantu pembangunan jalan desa. Ini menjadi terobosan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan,” katanya.

Melalui konsultasi ini, diharapkan terjadi pertukaran informasi dan praktik baik antar daerah, sehingga program pemberdayaan desa dan pembangunan infrastruktur dapat semakin optimal dalam mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.